Home
news
Rapat Pembahasan Produk Hukum Pelayanan BPTSI

Rapat Pembahasan Produk Hukum Pelayanan BPTSI


Senin, 2016-11-14 - 10:27:25 WIB

Materi Muatan Dalam Peraturan Daerah :

1. Psl 14 UU 12/11 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

2. Psl 236 UU 23/14 tentang Pemerintahan Daerah

3. Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Permendagri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Tahapan dan Kriterian Dalam Menyusun Kebijakan Perda :

1. Good proses (proses sesuai dengan ketentuan peraturan peruuan yang berlaku);

2. Good drafting (disusun sesuai dengan standar dan format yang baik);

3. Good norm (disusun dengan penormaan yang baik sesuai karakteristik perundang-undangan);

 Kedudukan NA Dalam Perda :

NO

DASAR HUKUM

SUBSTANSI

1.

Pasal 56 ayat (2) UU 12/11

“Rancangan peraturan daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Disertai dengan Penjelasan atau keterangan dan/atau NA”

 

Pasal 22 ayat (1)

“pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda Povinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.

2

Pasal 67 ayat (1) Perpres 87 tahun 2014

“pemrakarsa dalam mempersiapkan rancangan perda Povinsi disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”.

 

Pasal 67 ayat (6)

Penyusunan NA provinsi dilakukan sesuai dengan teknik penulisan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

3

Pasal 120 ayat (2) DPRD Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib

“rancangan yang berasal dari DPRD atau Gubernur disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.


Share Berita


Komentari Berita