Memperkuat Integritas: Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025

Memperkuat Integritas: Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025

Serang,  Rabu 04 Februari 2026 Semangat untuk memperkuat integritas dan memerangi korupsi Kepala Dinas Perindustrian dan PerdaganganProvinsi Banten Dr. Iwan Hermawan,ST., MM Mengadiri Kegiatan Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025 di Provinsi Banten.

Dalam Kegiatan Tersebut Gubernur Banten, Andra Soni, memimpin langsung Rapat Koordinasi Awal Program Kegiatan Pemberantasan Korupsi Tahun 2026 dan Evaluasi Kegiatan Tahun 2025, yang bertempat di Kantor Gubernur Banten.

Dalam pidatonya, Andra Soni menekankan urgensi pemberantasan korupsi. Ia menyatakan bahwa isu antikorupsi adalah topik yang selalu relevan dan krusial, mengingat korupsi merupakan bahaya serius yang mengancam langsung kesejahteraan rakyat, menghambat kemajuan pembangunan, serta menggadaikan masa depan generasi berikutnya Rabu 04 Februari 2025

“Korupsi bukan sekadar masalah hukum formal, melainkan adalah masalah yang berakar pada etika, budaya, dan manajemen tata kelola pemerintahan. Praktik culas ini secara sistematis merusak kepercayaan masyarakat, menghalangi akses terhadap layanan publik yang berkualitas, memperbesar jurang sosial antar golongan, dan secara fundamental menggerus kualitas pembangunan yang telah susah payah diupayakan,”

Dalam upaya jangka panjang, Andra Soni juga menyoroti peran vital dunia Kerja di Pemerintahan bisa menjadi sebagai arena strategis untuk menanamkan lingkungan antikorupsi. Beliau menegaskan bahwa nilai-nilai integritas, kejujuran, dan teladan harus di utamakan serta ditanamkan secara konsisten sejak kita memulai kegiatan apapun.

Andra Soni menambahkan bahwa Pemerintah Provinsi Banten terus memperkuat integritas dan membenahi pengelolaan pemerintahan di seluruh lini. Penguatan ini dilakukan secara komprehensif, mulai dari tahap perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, peningkatan layanan publik yang transparan, hingga penajaman fungsi pengawasan dan penilaian kinerja instansi.